REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Anggota DPD RI, Adrianus Garu mengatakan, ada begitu banyak aset milik negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk kepentingan kemajuan ekonomi masyarakat. "Saya menemukan itu di hampir sebagian daerah di Indonesia dan saya miris melihatnya," kata Adrianus di Kupang, Selasa (8/8).
Dia menyebut, sejumlah aset milik negara yang sudah dibangun namun tidak dimanfaatkan itu, antara lain pelabuhan, pasar rakyat, dan balai latihan kerja. Untuk pelabuhan laut, sedikitnya ada sebanyak 40 pelabuhan tradisional yang hingga saat ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sandaran kapal demi membuka akses bagi warga masyarakat kepulauan ini.
Di saat negara ini mengeluarkan kebijakan membuka sebanyak-banyaknya koneksitas antarwilayah dengan berbagai cara melalui pelabuhan dan bandara, namun di sisi lain ada begitu banyak daerah yang mengabaikan sarana pelabuhan yang sudah ada. "Saya mencatat itu dan saya lihat hal itu juga terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saya sangat menyayangkan hal itu," katanya.
Selain pelabuhan, aset lain yang dibiarkan tidak berguna adalah pasar-pasar rakyat yang ada di sejumlah pedalaman daerah, termasuk NTT. Sejumlah pasar desa dan pasar rakyat itu tidak dimanfaatkan karena minimnya sarana pendukung sebagai bagian penunjang pemanfaatan pasar itu. Akhirnya, warga harus menempuh perjalanan jauh ke pasar yang berada di luar kampung.
"Ongkos akhirnya kian tinggi dan warga kian kesulitan mendagangkan hasil pertaniannya untuk kemajuan ekonomi rumah tangganya," katanya.
Ada juga ditemukan sejumlah balai latihan kerja (BLK) yang juga tidak berfungsi maksimal, karena tidak didukung sejumlah fasilitas lain. "Masak ada BLK yang tidak memiliki mesin las, lalu mau apa?" katanya.
Sejumlah persoalan ini, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa menggerakannya. Pemerintah pusat telah memberikan sejumlah kesempatan bahkan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk peningkatan sarana di daerah namun tidak mampu dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah.
"Ini kan akhirnya terkesan mubazir. Perlu ada pembenahan dari aspek manajerial pemerintahan agar semuanya bisa termanfaat baik dan berguna bagi masyarakat," katanya.
Dalam konteks itu, Adrianus mengaku akan terus mendorong pemerintah daerah, terutama di Provinsi NTT untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. "Apalagi kita ini kan provinsi kepulauan masakan kita tidak mau manfaatkan pelabuhan yang ada. Kita harus bisa memfungsikannya untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika