REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mengancam akan menolak menerima dana desa dari pemerintah pusat jika tidak diberikan pendamping yaitu konsultan yang ahli di bidang teknik sipil. Langkah itu sengaja diambil karena dengan pemberitaan yang ada terkesan desa sarang korupsi.

"Jadi DD jangan sampai menjadi jebakan batman buat desa dengan (alasan) keterbatasan SDM bidang tersebut. Kami malu kalau sampai harus ada satgas DD, kesannya desa seperti sarang korup," ujar Kepala Desa Cukanggenteng, Kabupaten Bandung, Hilman yang juga Sekretaris Apdesi Kabupaten Bandung, Selasa (8/8).

Menurutnya, saat ini saja sudah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang datang ke desa-desa. Hal itu katanya otomatis menjadi bahan gunjingan masyarakat. Para kepala desa juga merasa sedang diburu oleh semua pihak. "Semua kades merasa sudah malu karena terlalu banyak diberitakan yang berkesan negatif di masyarakat," ungkapnya.

Padahal dia mengatakan, di depan desa masing-masing, kepala desa sudah memasang baligo yang berisi semua bantuan dana desa dan peruntukanya. Ia menuturkan, nilai dana desa tidak seberapa dibandingkan dengan dana yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/kota dan Kecamatan. "Tapi kenapa kami yang terlalu jadi bahan berita sampai mau dibentuk satgas DD," ungkapnya.

Dia mengatakan, secara pribadi, silakan saja jika dana desa tidak diberikan kepada desa. "Lebih baik bentuk jadinya saja. Saya sampai sakit mikirin dan rasa takut itu melebihi rasa bahagia," ungkapnya.

Hilman menambahkan, jika pemerintah pusat kurang percaya kepada desa maka pihaknya mempersilakan ditenderkan ke pihak ketiga oleh pemerintah pusat. Sehinga desa hanya menjadi penerima manfaat saja. "Jangan ada kesan dana desa itu gampang diselewengkan. Justru kami takut salah dalam pelaksanaannya apalagi menyelewengkan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika