REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pidato kontroversial Ketua Fraksi Partai Nasdem, Viktor Bungtilu Laiskodat, merupakan sikap politik terhadap empat partai yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Kalau pidato itu kan, itu soal bagaimana dia mempunyai sikap politik terhadap partai-partai yang mempersoalkan perppu. Jadi, ada partai-partai yang tersinggung, karena pernyataan itu kan," ujar Kiai Ma'ruf saat ditemui di gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

Pidato kontroversial tersebut disampaikan Viktor belum lama ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pidatonya, Viktor menyinggung bahwa empat partai, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung konsep khilafah. Pasalnya, keempat partai itu sebelumnya menolak diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Menurut Kiai Ma'ruf, persoalan tersebut merupakan pertarungan antarpartai politik sehingga MUI tidak akan memasuki ranah konflik partai tersebut. Ia pun meminta agar para politisi tidak melibatkan masyarakat dalam masalah itu. "MUI minta jangan melibatkan umat. MUI juga minta umat jangan terprovokasi, itu urusan mereka (partai) saja," katanya.

Kiai Ma'ruf menyarankan agar Partai Nasdem yang merupakan partai Viktor mengklarifikasi tentang isi pidato Viktor yang kontroversial itu. Namun, jika keempat partai yang tersinggung itu masih belum terima, maka bisa diselesaikan di pengadilan.

Seperti diketahui, sebelumnya Viktor berpidato dalam suatu acara di Kupang, NTT pada 1 Agustus lalu. Dalam pidatonya, Viktor kemudian menuding bahwa Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung konsep negara khilafah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika