REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang bergurlirnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 konstelasi politik mulai menghangat. Sejumlah Partai Politik (Parpol) mulai bergerilya mencari calon terkuat untuk diusung.
Tidak ketinggalan dengan partai penguasa, PDI Perjuangan yang sudah menyelenggarakan fit and proper test. Turut dalam tes itu, Abdy Yuhana, Puti Guntur Soekarno, Sutrisno dan Iwa Karniwa.
Oleh karena itu Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menegaskan pihaknya hampir tertutup untuk mengusung Ridwan Kamil yang telah diusung oleh Partai Nasdem di Pilgub Jawa Barat 2018. Salah satu alasannya, karena prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam memperjuangkan dan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"PDI Perjuangan di Jabar adalah partai pemenang yang bisa mengusung sendiri, sehingga kalaupun PDI Perjuangan mengusung cagub/cawagub tentu menghendaki ada kader partai yang juga diusung, entah sebagai cagub atau cawagub," tegas Andreas, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (8/8).
Kemudian, lanjut Andreas, PDI Perjuangan juga menghendaki calon yang kooperatif bisa bekerja sama dengan partai dan kader-kader partai untuk memenangkan Pilkada. Andreas juga menegaskan bagi PDI Perjuangan tidak menghendaki calon-calon yang merasa dirinya "independen" tidak perlu partai, tapi hanya butuh rekomendasi partai. Maka pola pikir seperti itu dapat dipastikan tidak sesuai dengan PDI Perjuangan.
"Karena bagi PDI Perjuangan partai merupakan alat perjuangan kolektif, di mana kader partai bergotong royong bersama masyrakat memenangkan suatu perjuangan," terang Andreas.
Sebelumnya, Partai Golkar dan PDI Perjuangan menjajaki koalisi mengusung Dedi Mulyadi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. PDI Perjuangan juga telah memberikan sinyal untuk mendukung kader Partai Golkar Dedi Mulyadi sebagai calon wakil gubernur.
Kemudian dari dari peserta fit and proper test yang kemungkinan disandingkan dengan Dedi Mulyadi cukup mumpuni. "Mbak Puti memiliki tren elektabilitas yang bagus," puji Andreas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika