REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak takut berhadapan dengan pemerintah, apabila pemerintah bersikap semena-mena terhadap pendidikan madrasah diniyah dan pondok pesantren.
“Meskipun PKB partai koalisi pendukung pemerintah, tidak bisa dipaksa mengikuti kebijakan yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Termasuk dalam dunia pendidikan,’’ kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, di Jakarta (7/8).
Menurut Muhaimin, Belanda saja dalam membuat kebijakan waktu itu selalu memperhitungkan keberadaan madrasah diniyah dan pondok pesantren. Mereka sadar bahwa keberadaan madrasah itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kaum Muslim.
“Ingat lembaga pendidikan Islam itu yang berumur ratusan tahun didirikan secara swadaya, tanpa merengek-rengek bantuan pemerintah. Ironisnya, banyak guru madrasah diniyah gajinya kecil, bahkan ada yang tidak digaji. Mereka bekerja karena berharap ridha Allah semata. Untuk itu, kalau ada yang kurang dari madrasah diniyah, silakan pemerintah ikut memperbaiki, tapi jangan dihilangkan," kata Muhaimin, ketika berbicara di sela diskusi soal keberadaan madrasah, Senin lalu.
Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding, mengakui alokasi dana pemerintah untuk lembaga pendidikan madrasah dan pesantren masih sangat kecil jumlahnya. Untuk keduanya alokasi dananya masih sekitar Rp 875 miliar. Ini sangat berbeda jauh dengan pendidikan umum yang mendapat kucuran bukan hanya dana dari APBN, melainkan juga dapat dari dana transfer ke daerah, dan APBD.
‘’Total dana pendidikan mencapai Rp 416 trilun. Dari besaran dana itu yang menjadi porsi pendidikan di Kemenag mencapai Rp 50,4 triliun. Dan yang dilalokasikan ke pendidikan madrasah dan pesantren hanya Rp 875 miliar,’’ katanya.
Dari data yang dihimpun DPP PKB, saat ini jumlah madrasah diniyah mencapai 75.566 sekolah dengan jumlah peserta didiknya mencapai 6.000.002 siswa. Sedangkan jumlah pendidiknya mencapai 443.824 orang.
Untuk pesantren saat ini keberadaan mencapai 28.961 buah dengan jumlah santrinya secara keseluruhan mencapai 4.028.660 orang. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini (taman pendidikan Alquran/TPA) jumlahnya mencapai 184.360 buah dengan jumlah siswa mencapai 7.028.660 anak.
‘’Jadi, dengan jumlah madrasah, pesantren, dan jumlah santri dan peserta didik yang begitu banyak, maka kami jelas ingin agar pendidikan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sekali lagi, kalau sampai perhatian kepada madrasah dan pesantren tidak cukup, maka itu adalah sikap yang abai akan fakta sejarah,’’ kata Karding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
