REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU), Dadi Darmadi memberikan tanggapan terkait polemik dana haji yang sempat menjadi topik tren saat ini. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu mengatakan, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji yang nilainya cukup besar.
"Pertama soal situasi politik. Kita harus mengakui dalam investasi dana haji ini situasi politik nampak lebih dominan ketimbang aspek ekonomi strategisnya.Maka siapapun yang bicara direspon dengan politis," terang Dadi saat menjadi pembicara di diskusi dengan tema "Untung Rugi Investasi Dana haji" di Puang Oca, Senayan, Jakarta, Ahad (6/8).
Di samping itu, komunikasi politik antara pemerintah dengan pemilik modal, dalam hal ini adalah umat Islam tidak terjalin dengan baik. Oleh karena itu, Dadi berharap semua pihak pemerintah, Presiden, DPR RI, dan tokoh masyarakat perlu komunikasi politik yang baik, dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Sehingga semua elemen dapat saling bersinergi dalam pemanfaatan dana haji tersebut.
Selanjutnya, kata Dadi, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur harus benar-benar menguntungkan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat mendukung pemanfaatan dana haji oleh lembaga BPKH sesuai dengan Undang-undangnya. Kemudian juga harus dengan pertimbangan yang strategis, rasional serta. "Tapi tentu sesuai dengan syariah, bukan keputusan politik saja," kata Dadi.
Maka dengan demikian, boleh saja perintah presiden soal penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur tidak dijalankan. Asalkan arahan dari Presiden tersebut setelah dikaji tidak menguntungkan. Artinya jangan sampai dana haji milik umat itu diinvestasikan dalam bidang-bidang yang resikonya tinggi. "Tapi kalau itu menguntungkan bagi para jamaah haji yaitu para pemilik modal, ya silahkan tidak masalah," tutur Dadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
