REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Bungtilu Laiskodat, saat berpidato di hadapan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. Victor dianggap memprovokasi warga untuk melawan mereka yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Partai-partai yang menolak Perppu Ormas, seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat dianggap intoleran dan mendukung khilafah. Beberapa partai pun sudah melontarkan kecaman atas pernyataan itu, bahkan berencana melaporkan Victor ke pihak kepolisian.
Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menyayangkan munculnya ujaran-ujaran saling mencurigai antar parpol. "Jadi, prihatin aja bahwa saling curiga antar partai politik itu makin tinggi. Mestinya bisa membangun saling percaya," kata Syamsuddin Haris kepada Republika.co.id, Jumat (4/8).
Peneliti senior LIPI ini enggan membuka analisis mengapa sikap saling curiga antarparpol ini menguat dalam beberapa waktu terakhir. Namun dia melihat kemungkinan bahwa ketegangan antar parpol menjadi semakin kuat pasca-Pilkada DKI Jakarta.
Ia mendorong partai-partai politik untuk membangun komunikasi, baik dengan partai oposisi maupun partai pendukung pemerintah. Syamsuddin menilai perselisihan antarpartai politik kurang sehat bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
"Kalau saling menjatuhkan dalam pengertian saling menuduh itu enggak sehat, sebab bagaimanapun yang mestinya dikedepankan adalah membangun saling percaya," ujar dia.
Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno juga menyamakan PDIP dengan PKI lewat kalimat "wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI karena menipu rakyat". Ucapan ini juga menuai kecaman dari para kader PDIP.
Salah satu sayap organisasi PDIP bahkan telah melaporkan Arief ke kepolisian, meski aktivis buruh itu sudah menyatakan permintaan maaf terbuka. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan pernyataan Arief Poyouno adalah pernyataan pribadi.