REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua mengapresisi program 70 ribu lampu untuk Papua yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program itu dianggap sangat membantu masyarakat yang belum terjangkau listrik.
General Manager PLN UIP Papua, Hendrison Lumbanraja menuturkan, rasio elektrifikasi di Papua masih 50 persen dan pihaknya membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat di provinsi tersebut. "Itu berarti masih ada 50 persen lagi rumah tangga yang belum berlistrik. Program dari Kementerian ESDM adalah memberikan lampu penerangan, nanti sambil PLN membangun infrastruktur kelistrikan ke daerah yang belum terjangkau listrik," kata dia, Rabu (2/8).
Menurut dia, untuk membangun listrik butuh waktu. Sebab, program Papua Terang sampai 2020 yang masih tersisa ada tiga tahun lagi. Karena itu, program Kementerian ESDM dianggap sangat luar biasa sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ingin memberi penerangan sambil menunggu terjangkau oleh jaringan PLN.
"Artinya Kementerian ESDM memberi solusi jangka pendek sementara PLN membuat solusi jangka panjang. Membangun infrasturktur kelistrikan di Papua ini relatif lebih sulit karena permasalahan transportasi, sehingga kalau sudah ke daerah terpelosok kamis sulit membangun pembangkit," ujar Hendrison.
Karena, ia mengklaim PLN sudah memikirkan untuk daerah-daerah tersebut apakah nantinya membangun PLTD atau PLTS dengan kapasitas yang besar dan program tersebut sudah diketahui oleh Kementerian ESDM. "Kami selalu berkordinasi dengan Kementerian ESDM karena semua program yang dijalankan PLN sudah disetujui oleh ESDM," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyediakan 70 ribu unit lampu bertenaga surya untuk masyarakat pedalaman di delapan kabupaten di Provinsi Papua. "Lampu tenaga surya akan diberikan ke daerah yang sulit diakses dan belum ada lampu yang dipasang di rumah," kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
