REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Tenaga Penyuluh Pertanian (TPP) menjadi komponen penting dalam meningkatkan produksi pertanian, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat surplus beras hingga memperoleh penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Namun alangkah mirisnya bahwa jumlah TPP sebenarnya amat minim.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Zen mengatakan TPP mempunyai wilayah binaannya masing-masing. Idealnya, satu TPP bekerja mengawasi dan memberi edukasi terhadap petani di satu desa saja.
Namun dengan masalah kekurangan anggaran dan moratorium PNS di tingkat pusat, jumlah TPP tak sebanding dengan luas wilayah binaan. "Mereka punya wilayah binaan, idealnya satu penyuluh satu desa, tapi karena kekurangan bisa pegang 1-3 desa. Beruntung sampai hari ini, belum ada sesuatu yang mengkhawatirkan," katanya saat peningkatan status TPP menjadi CPNS dari Tenaga Harian Lepas di Pendopo Lama, Selasa (1/8).
Tercatat Kabupaten Tasikmalaya mempunyai 39 Kecamatan dengan 351 Desa. Lahan pertanian produktifnya mencapai angka 35 ribu hektare. Sedangkan jumlah TPP-nya hanya 140-an orang saja. Bahkan peningkatan status TPP menjadi CPNS hari ini baru menyasar 41 orang saja. Adapun sisanya masih menjadi Tenaga Harian Lepas.
"Mereka ini perlu diapresiasi kerjanya dengan ditingkatkan statusnya supaya hidupnya lebih sejahtera, tapi apa daya memang sulit dari pemerintah pusat juga mengangkatnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika