REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelolaan keuangan haji yang akan diinvestasikan ke infrastruktur menjadi polemik dan ramai diperbincangkan dari berbagai macam sudut pandang. Wacana muncul kepermukaan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, pekan lalu.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai positif. Alasannya, dalam persepektif ekonomi akan dapat menggandakan dana yang disetorkan jamaah haji yang kini menunggu antrean ke tanah suci.

"Perspektif ekonomi gagasan pemerintah tersebut positif untuk menimbulkan multiplier effect dari sektor investasi sehingga terjadi hasil kali pertambahan pendapatan nasional," Ketua PBNU, Muhammad Sulton Fatoni kepada Republika.co.id, Senin (31/7).

Menurut dia, PBNU melihat hal itu tidak hanya dalam persepektif ekonomi, tapi juga dari segi sosial budaya dan agama. Karena, kata dia, dana tersebut merupakan titipan umat Islam di Indonesia. "PBNU melihat gagasan pemerintah ini tidak hanya dari aspek ekonomi namun juga aspek sosial budaya dan agama mengingat dana tersebut titipan masyarakat muslim Indonesia," ucapnya.

Ia mengatakan, PBNU masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait wacana pengelolaan dana haji tersebut. Bahkan, menurut dia, PBNU akan membawa gagasan pemerintah tersebut ke forum musyawarah alim ulama. "Maka insyaAllah PBNU akan membawa gagasan pemerintah ini ke forum musyawarah nasional alim ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama bulan November 2017 mendatang di Lombok Nusa Tenggara Barat," kata Kiai Sultoni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika