REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengajak pemuka agama aktif memberantas atau mencegah korupsi terutama di lingkungan penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
"Pemuka agama mempunyai peran penting dalam menyebarkan semangat antikorupsi. KPK selalu siap bekerja sama dengan organisasi agama dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi di masyarakat," kata Agus melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).
Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dan bertemu Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Sholahudin Wahid (Gus Sholah), sejumlah kiai, dan santri serta para tokoh lintas agama. Agus menegaskan bahwa KPK adalah milik masyarakat sehingga selayaknya KPK ingin semaksimal mungkin hadir untuk masyarakat. "Serangan-serangan yang dihadapi KPK sejak berdiri tidak mungkin dapat dilewati tanpa dukungan dan bantuan mayarakat. KPK berharap setiap elemen masyarakat termasuk pemuka agama untuk tetap berdiri bersama dalam pemberantasan atau pencegahan korupsi," kata Agus. Selain itu, kata Agus, KPK juga mengharapkan dapat hadir di pesantren-pesantren, gereja, pura, dan wihara untuk menyuarakan antikorupsi.
Sementara itu, Gus Sholah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan teroganisasi sama halnya seperti narkoba dan terorisme. Namun, kata dia, Indonesia termasuk terbelakang menghadapi pemberantasan korupsi, misalnya karena sistem hukum yang lemah dan belum didukung semua pihak. "KPK adalah anak anak kandung reformasi. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia membaik, namun beberapa tahun tertahan dan melambat," kata Gus Sholah.
Ia menyatakan bahwa rezim dan negara banyak yang runtuh karena korupsi dan salah urus. "Kehancuran ekosistem dan ragam hayati karena eksplorasi dari zaman Orba sudah sangat parah. 40 persen usaha tambang tidak punya NPWP. Rusaknya mentalitas aparatur juga pada level kronis," tuturnya. Gus Sholah pun mendukung KPK mengusut perusahaan atau korporasi yang terlibat korupsi.
Menurut Gus Sholah, KPK saat ini dalam posisi strategis dan tetap dipercaya rakyat, namun KPK juga harus mau menerima apabila mendapat kritik dan kesalahan yang ada untuk maju ke depan. Selain itu, Gus Sholah pun mengajak semua pihak termasuk dari lintas agama bekerja sama untuk mengantisipasi potensi perpecahan karena isu SARA.
"Indonesia secara sejarah isinya beragam agama, etnis, suku, dan lain-lain. Oleh karenanya harus dimaksimalkan untuk memajukan bangsa dalam memecahkan masalah, bukan untuk saling membenturkan. Ibaratnya, 'mencari obat bersama dan diminum bersama'," ucap Gus Sholah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika