REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid menolak keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur. Rencana tersebut menurut Hidayat sangat tidak tepat, sehingga seharusnya tidak dilaksanakan. Seharusnya, Hidayat mengatakan, dana haji yang notabene milik umat, itu digunakan untuk kepentingan umat.

"Misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Makkah," jelas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam siaran persnya, Ahad (29/7).

Hidayat menjelaskan, penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur, bisa menimbulkan keresahan. Apalagi, saat ini banyak kalangan umat Islam yang merasa dicederai aspirasinya dan tidak diakomodasi oleh pemerintah.

"Dananya dipakai, sementara aspirasinya dipinggirkan. Mestinya pembangunan infrastruktur, itu mamakai pos anggaran APBN, bukan dana haji", kata Hidayat menambahkan.

Karena itu Hidayat berharap, pemerintah bisa bersikap bijaksana. Kemudian tidak memakai dana haji untuk membangun infratsruktur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika