Rabu 26 Jul 2017 14:40 WIB

Demokrat Apresiasi Rencana Pertemuan Prabowo dan SBY

Rep: Kabul Astuti/ Red: Andri Saubani
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Senin (10/4).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Senin (10/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menimbulkan spekulasi berbagai pihak, terkait terbukanya kemungkinan adanya koalisi antara Demokrat dengan Gerindra pada Pilpres 2019.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto belum bersedia membocorkan kapan dan dimana pertemuan itu akan dilaksanakan. Agus mengapresiasi rencana pertemuan antara Prabowo dengan SBY ini, sebagai suatu pertemuan yang baik.

Agus menyebut, SBY adalah seorang negarawan yang sudah menjadi Presiden RI dua kali berturut-turut. SBY turun dengan hormat ketika memang sudah waktunya turun karena sudah menjabat dua periode. Lanjut Agus, beragam program era pemerintahan SBY pun masih dapat dirasakan sampai sekarang.

"Sehingga kalau Pak Prabowo sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, rasanya sesuatu yang bagus ketemu dengan seniornya, negarawan yang sudah menjadi presiden dua kali berturut-turut," kata Agus Hermanto, di Gedung DPR RI, Rabu (26/7).

Tentunya, kata Agus, akan ada arahan-arahan atau pandangan dalam pertemuan antara kedua tokoh politik ini. Namun, Agus belum dengan tegas mengiyakan adanya sinyal koalisi. Ia hanya mengungkapkan bahwa dibutuhkan koordinasi antara 2-3 parpol untuk mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.

Agus menyatakan, semua parpol di DPR RI tidak ada yang mencapai presidential threshold 20 persen, termasuk PDIP dan Golkar. Begitu pula, Partai Gerindra maupun Partai Demokrat sama-sama tidak mempunyai threshold di atas 20 persen. Parpol harus melakukan koalisi untuk mencukupi besaran threshold dan mengajukan calon presiden-calon wapres.

"Dengan presidential threshold yang sekarang ini, walaupun masih dilakukan judicial review di MK, untuk memenuhi presidential threshold 20 persen tentunya seluruh atau beberapa parpol harus berkoordinasi. Harus melaksakaan koalisi, tugas bersama untuk mengusung presiden dan wakil presiden," tutur Agus.

Agus memastikan Partai Demokrat akan mengajukan presiden, wakil presiden, atau pasangan capres-cawapres. "Partai Demokrat sudah dipastikan dalam Pemilu 2019 akan mempunyai calon presiden ataupun calon wapres," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Hal itu menurutnya sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Demokrat di Lombok, NTB. Melihat situasi politik saat ini, Agus mengatakan, secara politik kemungkinan besar Demokrat akan mengajukan salah satu, entah presiden atau wapres dalam Pemilu 2019. Namun, ia belum bisa menyampaikan siapa kandidat potensial yang akan diajukan partainya.

"Kita akan melihat peta politik, koalisi-koalisi, dan yang terakhir kita melihat juga survei kepada masyarakat bagaimana yang mempunyai kelayakan yang tinggi, popularitas yang tinggi, bahkan elektabilitas yang tinggi. Itulah yang menjadi patokan," kata Agus.

Agus menyatakan Partai Demokrat masih akan mencermati peta politik dan hasil survei kepada masyarakat. Seluruh parpol pada saat berkoalisi, lanjut Agus, tentu keputusan terakhirnya akan banyak bergantung pada survei. Hal ini untuk menentukan siapa yang harus dijadikan presiden dan wakil presiden.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement