REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adakan simposium pengadaan barang/jasa Indonesia di Yogyakarta. Simposium merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.
Simposium mengangkat tema Mantapkan Peran Integrasi Sistem Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel dalam Rangka Modernisasi Pengadaan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Simposium dihadiri perwakilan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari seluruh Indonesia.
Ini jadi forum pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam rangka mengupayakan ekosistem pengadaan yang ideal. Sebab, proses pengadaan pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian dalam lima siklus manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaan, perbendaharaan dan pelaporan atau audit.
Pada kesempatan yang sama, akan ditandatangani pula nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama Integrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Monitoring - Evaluasi Pengadaan LKPP dan BPKP. Kepala LKPP, Agus Prabowo berharap, ini jadi tonggak awal komitmen pimpinan.
"Mengingat banyaknya manfaat dari integrasi sistem informasi, semoga simposium ini dapat menjadi tonggak awal komitmen para pimpinan kalau kita bersama-sama ingin mewujudkan integrasi untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang ideal," kata Agus di Hotel Tentram Yogyakarta, Selasa (25/7).
Procurement Management Information System' (PMIS) sendiri merupakan batu pijakan implementasi e-goverment. Sampai semester pertama tahun ini, transaksi pengadaan elektronik pemerintah tercatat sudah mencapai 295 triliun lebih, dengan nilai transaksi e-tendering 270 triliun lebih dan nilai e-purchasing 25 triliun lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika