REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat mempercepat perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik. Deddy mendorong agar perekaman data bisa dituntaskan tahun ini.
Deddy mengatakan perekaman data KTP elektronik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Pasalnya, kata dia, KTP elektronik sangat berpengaruh pada pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
Dia berharap dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Kemendagri. Ini bertujuan agar dihasilkan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara bersama-sama.
Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) per 31 Desember 2016, tercatat jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 43,74 juta jiwa. Sedangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak 2018 di 16 kabupaten/kota dan satu provinsi, yaitu sebanyak 31,76 juta orang. Terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita.
"Artinya, terdapat lebih dari 72 persen penduduk yang akan menjadi pemilih dalam pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Barat," ujarnya, Selasa (25/7).
Hingga Februari 2017 masih terdapat sekitar 1,37 juta penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sedangkan yang belum dicetak KTP elektroniknya sebanyak 1,43 juta orang. Ada pula datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam, serta datanya masih dalam proses penunggalan.
Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat akan diikuti oleh 16 kabupaten/kota yang meliputi enam kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis. Selain itu adapula pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.
"Oleh karenanya perekaman KTP elektronik ini harus segera dituntaskan," kata dia.
Kepala Dinas Dukcapil Jawa Barat, Abas Basari, mengatakan masih banyaknya penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman karena terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut meliputi jumlah mesin pencetak yang masih belum sesuai kebutuhan, alat perekam banyak yang tidak berfungsi, terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, terbatasnya anggaran, serta sering terjadinya gangguan jaringan dan pendistribusian blanko.
Abas pun berharap perekaman di tingkat kota/kabupaten bisa segera dituntaskan. Dia mendorong disdukcapil kota/kabupaten untuk menjemput bola melakukan perekaman penduduknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika