Senin 24 Jul 2017 20:53 WIB

Sekolah Rusak akan Dibahas dalam Temu Konstituen DPRD Bogor

Sejumlah siswa dan guru melihat bangunan sekolahnya yang rusak di SDN Cibugis, Desa Cibugis, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/2).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah siswa dan guru melihat bangunan sekolahnya yang rusak di SDN Cibugis, Desa Cibugis, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/2).

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia rencananya akan menggelar kegiatan Temu Konstituen DPRD di Kecamatam Nanggung Kabupaten Bogor, Selasa (25/7). Kegiatan yang akan  digelar di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung merupakan bagian dari Program Sekolah Aman bekerjasama dengan Yappika-ActionAid.

Kegiatan ini bertujuan menfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD, khususnya kebutuhan perbaikan dan pembangunan  sekolah. Temu konstituen kali ini mengangkat tema "Membangun Kepedulian Bersama Mewujudkan Sekolah  Aman dan Nyaman". Hal ini berpijak pada realitas masih banyaknya ditemui ruang kelas rusak di Kabupaten Bogor.

Bersumber dari Policy Brief 2017 “Mewujudkan Sarana Belajar Aman dan Nyaman” yang diterbitkan KOPEL Indonesia, menyebutkan pada 2016, terdapat 6.265 ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak. Itu artinya, terdapat 188.349 anak selama ini terpaksa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam kondisi yang tidak aman dan nyaman, bahkan terancam keselamatannya.  "Ini tidak termasuk 140.820 anak terpaksa belajar di ruang kelas sekat atau bahkan di teras rumah warga karena kekurangan ruang kelas," ujar Anwar Razak, Koordinator Divisi Advokasi Anggaran KOPEL Indonesia, Senin (24/7).

Banyaknya jumlah kelas rusak menunjukkan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam  perbaikan ruang kelas rusak. Padahal, Anwar mengatakan, ruang kelas yang aman dan nyaman merupakan  instrumen utama dalam mendukung kelancaran proses KBM di sekolah.

Anwar berharap Pemda Kabupaten Bogor dan DPRD  perlu melakukan percepatan penanganan sekolah rusak dengan memprioritaskan sekolah yang tingkat kerusakannya terbilang cukup tinggi, untuk segera mendapat penanganan. Salah satunya  berbasis aspirasi dari masyarakat.

”Kita berharap pada pembahasan APBD perubahan tahun 2017 dan APBD tahun 2018 nanti menjadi momentum bagi Pemda dan DPRD untuk mendiskusikan kembali pengalokasian anggaran yang tepat, untuk mengatasi problem sekolah rusak,” katanya.

Temu Konstituen yang akan mempertemukan warga dengan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah, tentu menjadi hal istimewa bagi warga. Selain sebagai bentuk penyerapan aspirasi, temu konstituen ini juga akan menjadi tempat untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bergerak bersama mendorong perubahan bagi mereka, khususnya mendorong anak-anak untuk tetap melanjutkan sekolah. Selain itu, Hasil Temu Konsituten ini diharapkan dapat mendorong  lahirnya kebijakan daerah yang lebih progresif untuk pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement