REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta mendorong pelajar untuk gemar berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Pasalnya, berjalan kaki dan bersepeda itu merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan saat ini, banyak siswa yang ke sekolah dengan diantar oleh kendaraan orang tuanya ataupun naik angkutan umum.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, pada tahun ajaran baru in,i pihaknya sangat serius menerapkan pendidikan berbasis lingkungan. Karenanya, para pelajar di Purwakarta didorong untuk gemar memakai sepeda maupun jalan kaki ke sekolah.
"Bersepeda dan jalan kaki ini merupakan bagian dari pendidikan berbasis lingkungan," ujar Dedi kepada Republikaco.id, Senin (17/7).
Menurut Dedi, pelajar yang didorong untuk biasa jalan kaki ke sekolah itu diutamakan yang sekolahnya di perkotaan. Namun, tak semua SMP bisa diberlakukan aturan ini. Jadi, sekolah yang bisa diberlakukan pelajarnya untuk berjalan kaki atau bersepeda, yaitu yang lokasinya punya syarat tertentu.
Dedi menyebut persyaratan itu seperti, lingkunganya nyaman, trotoarnya representatif serta, arus lalu lintasnya landai. "Di wilayah perkotaan dari 10 SMP yang ada, tujuh sekolah di antaranya bisa menerapkan aturan tersebut,"ujarnya.
Ketujuh SMP ini, lanjut Dedi, SMPN 1 Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta, SMPN 6 Purwakarta. Lalu, SMPN 7 Purwakarta, SMPN 8 Purwakarta, SMPN 9 Purwakarta dan SMPN 10 Purwakarta. Sedangkan, tiga smp lainnya belum bisa menerapkan aturan ini. Karena, banyak faktor yang tak menunjang.
"Jadi, pelajar dari tujuh smp yang dimaksud wajib ke sekolah berjalan kaki sejauh satu kilometer atau menggunakan sepeda," ujarnya.
Dedi mengakui, kebijakan ini pasti akan menuai pro dan kontra. Akan tetapi, aturannya ini bukan tanpa alasan digulirkan. Dirinya ingin, pelajar di Purwakarta ini terbiasa berolahraga sejak dini. Supaya, fisik mereka kuat dan sehat.
Selain itu, pada tahun ajaran baru ini pihaknya melarang sekolah mewajibkan pelajar tidak mampu untuk menggunakan seragam baru. Jadi, seragam baru ini akan membuat anak dari keluarga tak mampu minder ke sekolah. Karena itu, pihaknya ingin supaya mereka tetap ke sekolah dengab seragam yang lama juga tak jadi soal.
"Kalau pelajar dari keluarga miskin hanya punya seragam lama, maka tetap bisa digunakan. Jangan memaksa untuk memakai serqgam baru," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut Dedi, pihaknya meminta supaya sekolah melakukan identifikasi masalah aeragam baru bagi pelajar dari keluarga miskin ini. Mereka yang benar-benar tak mampu, akan mendapat bantuan seragam dari sekolah, 3.000 ASN dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan. "Dengan catatan, pelajar tersebut benar-benar tak mampu," ujar Dedi.
Sementara itu, Rosad Nurdin (42 tahun) salah satu orang tua siswa, mengaku, sangat setuju dengan kebijakan baru bupati ini. Karena, dengan berjalan kaki ke sekolah merupakan bagian dari pendidikan. Serta, kebijakan ini meminimalisasi pelajar membawa kendaraan ke sekolah.
"Sangat setuju. Ongkos naik angkotnya atau untu beli bensin motornya bisa ditabung. Selain itu anak juga sehat karena terbiasa jalan kaki," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika