REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan terus berupaya mengembangkan sistem komunal untuk sanitasi yang lebih baik di wilayah ibukota.
"Untuk saat ini, kami terus berupaya mengembangkan sistem komunal untuk sanitasi di wilayah DKI Jakarta. Nantinya, sistem komunal itu akan menyambung ke perpipaan," kata Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin di Jakarta, Jumat (14/7).
Menurut dia, Pemprov DKI memiliki rencana untuk membangun sistem perpipaan untuk air limbah di 15 zona. Ditargetkan pada 2050 mendatang, sebanyak 80 persen wilayah DKI Jakarta sudah dilayani sistem perpipaan.
"Target itu memang masih lama. Akan tetapi, sambil menunggu realisasinya, saat ini kami fokus untuk terus mengembangkan sistem-sistem komunal untuk sanitasi yang lebih baik di ibukota," ujar Oswar.
Dia mengungkapkan terdapat dua sistem komunal yang dapat dikembangkan di wilayah DKI Jakarta, yaitu toilet komunal dan septic tank komunal yang dapat digunakan oleh beberapa kepala keluarga sekaligus. "Dalam pengembangan sistem komunal ini, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah banyaknya warga yang sudah punya toilet, tapi belum ada septic tank-nya. Untuk itu, kami akan segera buatkan septic tank," kata Oswar.
Sampai saat ini, dia menuturkan, tercatat masih ada sebanyak 37 ribu warga DKI Jakarta yang buang air di sembarang tempat, terutama warga yang tinggal di bantaran sepanjang aliran sungai hingga terjadi pencemaran. "Karena itu, kami ingin dalam waktu lima tahun kedepan, sedikitnya 400 ribu warga DKI Jakarta tidak ada lagi yang buang air di sembarang tempat. Dengan begitu, tidak ada lagi sungai yang tercemar," ujar Oswar.