REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X menolak pembangunan jalan tol di wilayah ini karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian warga. "Di DIY tidak ada jalan tol. Bukannya tidak boleh, pemerintah pusat juga sepakat (tidak ada tol)," kata Sultan saat syawalan bersama pemerintah kabupaten dan masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunung Kidul, Kamis (13/7).
Sultan mengatakan, pada 2019 bandara baru di Kulon Progo akan beroperasi untuk memudahkan akses bisa membangun jalan lebar dengan empat jalur, tetapi bukan tol. Selain itu, jalan Yogyakarta-Solo untuk wilayah Prambanan lebih baik menggunakan jalan baru atau di atas jalan lama, khususnya di wilayah Prambanan. Di sana masih ada batuan candi. "Kalau di luar DIY silakan, seperti di Bawen sampai Salatiga karena geografisnya jurang," ujarnya.
Dia berharap, Pemkab Gunung Kidul segera menyerahkan program infrastruktur pembangunan untuk pengembangan pascadibangunnya Bandara Baru Kulon Progo. Sultan mengambil contoh karena jaraknya cukup jauh, maka diperlukan kajian jalan alternatif selain JJLS yang diwacanakan selesai pembebasan lahan 2018. Pemkab bisa mengusulkan jalan Piyungan-Wonosari bisa diperlebar menjadi empat jalur. "Nanti urusan saya untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat," katanya menegaskan.
Bupati Gunung Kidul Badingah mengatakan, dengan dibangunnya bandara baru di Kulon Progo bisa meningkatkan kunjungan pariwisata. "Bandara biar di Kulon Progo tetapi tujuan wisatawan ke sini," katanya.
Dia berharap dukungan masyarakat untuk ikut mengembangkan pariwisata. Sebab tidak memungkinkan dibangun pemerintah sendiri. "Peran aktif masyarakat untuk pembangunan sangat kita harapkan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika