REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA— Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Unair, Surabaya, Airlangga Pribadi, menegaskan maju tidaknya dalam Pilgub Jatim 2018 adalah hak konstitusionalnya Khofifah Indarparawansa sendiri dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati

Hal itu dia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (8/7).

Menurut Airlangga, dalam catatannya, Khofifah sebenarnya memililki potensi menang yang sangat tinggi, apalagi justru karena pernah maju dua kali dalam pilgub Jatim dan saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. 

“Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah,” kata dia saat berbincang dengan Republika.co.id di Jakarta, Senin (10/7). 

Airlangga berpendapat justru NU bersyukur memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Namun harus dilihat siapa sesungguhnya yang betul-betul mumpuni, berkapasitas, berintegritas dan mampu mendapatkan kepercayaan rakyat.

“Penting bagi keluarga besar NU memastikan memberikan kontribusi kepada bangsa ini yakni menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berbobot menjadi pemimpin,” tutur dia. 

Bahkan Airlangga menekankan, hal ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, namun juga kader-kader NU yg memang basisnya di Jatim seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI sekaligus kader NU. 

“Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan dengan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul,” ujar mengingatkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika