REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta setuju dengan wacana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan ibukota akan mempercepat pembangunan fasilitas bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Baguslah. Saya orang Kalimatan. Ya cocoklah kalau ibukota negara dipindahkan ke Kalimantan," kata Oesman Sapta usai menyampaikan kuliah umum sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Jumat (7/7).

Belakangan ini wacana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengemuka. Pemerintah bahkan sudah mulai melakukan tahapan pemindahan ibukota pemerintahan pada tahun 2018.

Oso, panggilan akrab Oesman Sapta, menyebutkan wilayah Kalimantan cocok sebagai calon ibukota negara karena masih memiliki tanah yang luas.

"Ya cocoklah kalau di Kalimantan karena tanahnya luas. Kalau kalian mau pindah ke sana saya kasih tanah," katanya.

Pemindahan ibukota pemerintahan, lanjut Oso, bisa melibatkan pihak swasta. Namun, kerjasama dengan swasta itu tergantung pada pemerintah.

"Itu tergantung pemerintah apakah mau dibantu swasta atau tidak," ujarnya.

Oso juga berpendapat pemindahan ibukota negara itu tidak akan membebani APBN. Bahkan keuntungan yang diraih lebih besar, yaitu mempercepat tersedianya fasilitas untuk masyarakat dan dunia usaha.

"Biaya yang dikeluarkan tidak ada artinya. Pemindahan ibukota itu justru mempercepat dan mempermudah terutama dalam fasilitas kemasyarakatan dan dunia usaha. Untuk terbang ke Kalimantan selama satu jam tidak ada artinya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika