REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemindahan ibu kota negera kembali mencuat. Pemerintah mengklaim sudah melakukan sejumlah persiapan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemindahan ibu kota negara sampai sejauh ini masih dalam tahap survei dan pengkajian.
Mengenai lokasi calon ibu kota baru tersebut, Tjahjo menyatakan, belum ada kepastian. Begitu juga waktu soal kapan proses tersebut akan dimulai. Tjahjo mengakui, Presiden Joko Widodo memang sudah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan survei.
"Telaah dulu di mana lokasi yang cocok. Saya kira tidak bisa jangka pendek. Itu jangka panjang untuk memindahkan ibu kota negara," ujar Tjahjo, Kamis (6/7).
Tjahjo menjelaskan, ada beberapa hal penting yang harus dipastikan dalam proses pengkajian ini. Diantaranya terkait luas lahan, kondisi lahan dari gempa serta berbagai kemungkinan lainnya.
"Bappenas sedang melihat secara geografis dulu. Kajiannya harus detail dan matang. Jadi belum dapat dipastikan kapan waktunya," katanya.
Dia juga mengatakan masyarakat harus benar-benar memahami makna wacana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke kota lain. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota menitikberatkan kepada pusat pemerintahan.
"Saya kira pengertian pemindahan itu tidak berarti dari Jakarta ke kota lain. Namun, pemerintahannya supaya tidak padat di Jakarta. Itu saja intinya," jelasnya.
Tjahjo tidak menjawab secara rinci saat dimintai pendapat mengenai wacana pemindahan ibu kota. Sebab, menurutnya, hal ini masih menjadi bahan kajian oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Tanyakan kepada Bappenas. Sebab, Bappenas sedang diperintah oleh Presiden untuk mengkaji dengan benar," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku, telah membahas rencana pemindahan ibu kota secara detail dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menurutnya, kajian pemindahan termasuk skema pendanaannya akan rampung tahun ini, dan dimulai pada 2018 atau 2019 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika