REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain terus bergulir. Kota Palangkaraya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat daerah untuk ibu kota Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak ada dampak bagi Jakarta apabila ibu kota dipindah. "Enggak, kalau seumpama seperti itu malah lega kita, yatoh?. Idealnya kan ibu kota negara itu fokus sebagai kota pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota, Rabu (5/7).
Djarot kemudian menuturkan beberapa waktu lalu, ia mengatakan Jakarta merupakan kota serba ada. Jakarta, sambung Djarot, merupakan gabungan dari kota pemerintahan, kota dagang, kota industri, kota pendidikan dan kota wisata.
Karena hal itu, Djarot mengatakan bisa saja pola pemerintahan seperti contohnya, negara Belanda. Ibu kota Belanda berada di Amsterdam tetapi kota pemerintahan berada di Den Haag.
"Kalau Jakarta seperti itu ya bagus. Tapi permasalahannya, apa iya dalam waktu dekat bisa dipindah ke Palangkaraya?. Kalau kami DKI (Jakarta) ya siap-siap saja, apapun itu. Tapi saya tidak yakin, sekali lagi tidak yakin itu bisa dilakukan dalam waktu satu-dua tahun ke depan" jelasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada tahun ini Bappenas akan menyediakan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Ia berharap dalam dua tahun ke depan sudah mulai ada kegiatan terkait pemindaham pusat administrasi ibu kota negara. Hingga saat ini, Bappenas memang masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
