Selasa 04 Jul 2017 20:26 WIB

Fahri: Gagasan Sutiyoso Soal Ibu Kota Negara Rasional

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
Foto: DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Fahri Hamzah setuju pada gagasan Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 Sutiyoso untuk memperluas wilayah ibukota negara menjadi Jabodetabekjur dan bukannya wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan Tengah.

"Saya setuju dengan gagasan Pak Sutiyoso saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang menyampaikan konsep kota megapolitan Jakarta. Gagasan ini rasional karena meluaskan wilayah ibukota negara," kata Fahri Hamzah, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (4/7).

Menurut Fahri, Jakarta sebagai ibukota negara saat ini sudah sangat padat sehingga setiap hari terjadi kemacetan arus lalulintas dan banjir pada musim hujan.

Kedua persoalan tersebut, kata dia, tidak pernah teratasi karena Jakarta semakin padat baik jumlah penduduk maupun gedung-gedung dan bangunan lainnya.

Sutiyoso, kata dia, menyampaikan gagasan perluasan ibukota melalui konsep Jabodetabekjur yakni Jakarta yang didukung oleh kota-kota sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Konsep ini juga didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Jantung Indonesia ada di Jakarta. Semua pejabat negara ada Jakarta, lembaga-lembaga negara ada Jakarta. Karena itu, ibukota negara perlu diperluas hingga ke kota-kota penyangga di sekitarnya," katanya.

Menurut Fahri, konsep Sutiyoso soal Megapolitan Jakarta sampai saat ini masih rasional. Fahri menjelaskan, konsep Megapolitan Jakarta yakni, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) diusulkan untuk pemerataan pembangunan di ibukota negara dan kawasan penyangganya.

Ia menyayangkan sikap para pemangku kepentingan, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang belum memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. "Bahkan para kepala daerah yang bersangkutan saat ini belum pernah duduk bersama membicarakan persoalan tersebut," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement