REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak agar pihak yang berkepentingan melakukan penanganan radikalisme melalui cara yang dianggap kredibel. Caranya dengan mengajak dialog kubu-kubu yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar.
Sebab, Soekarwo menilai, kubu-kubu yang dianggap radikal tersebut juga manusia biasa yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Dialog dianggap sebagai solusi yang lebih aman dan nyaman dibandingkan melalui jalan kekerasan.
Pernyataan Gubernur tersebut menanggapi terkait isu masuknya jaringan teroris Islamic State Of Iraq (ISIS) ke wilayah kabupaten ujung timur di Pulau Madura.
Menurutnya, pemerintah siap memfasilitasi dialog tersebut dengan mempertemukan pihak yang kredibel di bidang agama, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal. Dialog dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.
"MUI bisa disebut sebagai inside government. Pasalnya mereka mengurus agama tapi bukan lembaga pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi terhadap proses deredikalisasi. Ini lebih baik daripada mengambil garisan kemudian langsung menjustifikasi bahwa yang ini halal dan itu haram. Tapi mari berdialog dengan kepala dingin untuk menemukan solusi," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, kepada wartawan di sela-sela acara Halal bi Halal di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Selasa (4/7).
Pakde Karwo menambahkan, agar paham radikalisme tidak semakin meluas, diperlukan peran aktif dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan filter lebih ketat lagi terkait konten-konten daring yang bermuatan radikalisme. "Sebab, ujaran-ujaran dan publikasi yang sesat lebih banyak dilakukan lewat dunia maya, khususnya media sosial," ujar Pakde Karwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika