Selasa 04 Jul 2017 16:55 WIB

Bansos Nontunai, Kemensos Gandeng Lembaga Milik Bill Gates

Rep: Kabul Astuti/ Red: Ratna Puspita
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat bersama dengan Miss Universe Iris Mittenaere menijau pencairan bansos non tunai Program Keluarga Harapan di e-warong kube PKH, di kelurahan gandaria utara, kebayoran baru jakarta selatan, jumat (31/3)
Foto: dok. Humas kemensos
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat bersama dengan Miss Universe Iris Mittenaere menijau pencairan bansos non tunai Program Keluarga Harapan di e-warong kube PKH, di kelurahan gandaria utara, kebayoran baru jakarta selatan, jumat (31/3)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial melakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Microsave Indonesia selaku Mitra Kerja Bill and Melinda Gates Foundation untuk mendukung program inklusi keuangan, khususnya dalam masalah pemantapan subsidi pemerintah kepada masyarakat.

Penandatanganan nota kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Z Soeratin dan Kepala Perwakilan Microsave Indonesia Grace Retnowati di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jakarta, Selasa (4/7). 

Kerja sama ini meliputi dukungan teknis dari Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) melalui MicroSave terhadap program inklusi keuangan dalam program bantuan sosial. Kerja sama ini berlaku satu tahun, sampai 1 April 2018. 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kerja sama ini bagian dari penguatan inovasi di Kemensos, terutama yang terkait dengan berbagai program non tunai. Dia menambahkan bantuan sosial non-tunai ini merupakan program baru. 

Microsave sebagai mitra kerja Bill and Melinda Gates Foundation akan menyiapkan ruang komplain untuk memaksimalkan sistem nontunai ini. "Kami juga minta di-support terkait mekanisme komplain dan customer service satisfaction (kepuasan penerima bansos)," kata Khofifah, di Jakarta, Selasa (4/7).

Mensos menegaskan penerima bansos berhak menerima layanan bantuan non-tunai seefektif mungkin. Ia menyatakan, Ditjen Linjamsos menyiapkan ruang komplain untuk penyampaian keluhan. 

Penguatan bantuan sosial non-tunai ini mencakup Bantuan Pangan Non-Tunai yang sudah ada di 44 kota dan Program Keluarga Harapan (PKH). Microsave juga berencana mengajak Kemensos untuk studi banding ke negara yang sudah menerapkan inklusi keuangan. 

Khofifah menyatakan belum menentukan negara mana yang akan dijadikan sasaran studi banding dalam penguatan inklusi keuangan ini. Menurut dia studi banding ini akan melibatkan dinas sosial dari beberapa daerah, dan pelaku bansos.

Kepala Perwakilan MicroSave Indonesia Grace Retnowati mengatakan kerja sama ini dilakukan dalam konteks peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan untuk mempercepat inklusi keuangan dalam bantuan sosial.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan berbagai skema bantuan sosial. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk melakukan digitalisasi program bansos tersebut.

Grace menerangkan MicroSave membantu Kemensos untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi pelaksanaan digitalisasi bansos dalam berbagai bentuk. "Salah satunya dalam bentuk studi banding ke negara yang sudah menerapkan inklusi keuangan dalam bantuan sosial," kata dia. 

Grace menjabarkan, dukungan lainnya mencakup workshop atau seminar, peningkatan kapasitas pengelola e-warong, penyusunan SOP keuangan inklusi bantuan sosial, menyiapkan strategi komunikasi, sosialisasi, dan penyelesaian keluhan penerima bantuan sosial, serta melakukan kajian pelaksanaan keuangan inklusif bantuan sosial.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement