REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sedang mengkaji perpindahan ibukota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, kajian tersebut dilakukan secara bertahap dan memiliki tingkatan.

"Ada kajian awal, ada kajian yang tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya yang jelas, macam-macam, bertingkat-tingkat itu. Kalau tahun ini mungkin proposal lah," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada tahun ini Bappenas akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibu kota negara.

Hingga saat ini, Bappenas sendiri memang masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibukota negara tersebut.

Sebelumnya Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Soekarno pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, untuk meninjau perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Bambang mengatakan, saat ini Tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Rencana pemindahan ibu kota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan. Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, lanjut Bambang, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika