REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan mengaku, sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi tingkat Tamtama, Bintara, Akpol, hingga Sespim di Polda Jabar, bermasalah.

"Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat ada anggota Polri dan calo. Makanya saya ingin bersih-bersih," ujar Anton di Mapolda Jabar, Senin (3/7).

Anton mengatakan, permasalahan itu diketahui setelah tertangkapnya empat oknum panitia daerah oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar. Keempat oknum itu yakni dua anggota Polda Jabar, satu ASN Polda Jabar, dan satu calo  yang melakukan pungutan kepada orang tua peserta.

Menurut dia, dengan adanya pungli ini, sekitar 219 peserta yang seharusnya tidak lolos akibat berbagai kendala, namun diluluskan. Di antara yang diluluskan itu ada yang anus corong, ambien, dan yang lainnya. "Apakah kira-kira mau yang seperti itu. Ada yang tidak memenuhi syarat," katanya.

Untuk itu, Polda Jabar kemudian mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Hal ini membuat hasil pengumuman seleksi selalu mengalami pemunduran.

"Sehingga, kita beberapa kali mengalami pemunduran. Itu kenapa masalah nilai berubah-ubah. Malah mereka yang istilahnya punya masalah, kemudian dialihkan isunya ke (kebijakan) putra daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan menjanjikan kepada orang tua peserta bahwa anaknya dipastikan lolos dalam seleksi.

Namun, para orang tua dimintai sejumlah uang dengan besaran Rp 100 juta hingga Rp 300 juta perorang untuk memuluskan proses seleksi. Dalam pengungkapan ini, Tim Saber juga menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dari para tersangka.

"Namun, setelah uang diserahkan anak mereka tak lolos seleksi. Orangtua pun mengadukan masalah tersebut ke penyidik Polda Jabar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika