REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah menilai, parlemen Korea sangat dinamis dalam membuat legislasi terutama aturan tentang korupsi. Hal itu didukung oleh adanya partisipasi publik yang tinggi terhadap upaya pemberantasan antikorupsi.
Hal ini dikatakan Fahri disela-sela konferensi 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments (MSEAP) yang mengambil tema "Promotion of Inter-Parliamentary Cooperation for Common Prosperity In The Eurasian Region" di Seoul, Korea Selatan (27/6). Forum parlemen internasional yang dihadiri 24 parlemen dunia dan Eurasian Economic Union itu berlangsung pada 26-28 Juni 2017.
Menurut Fahri, yang paling penting adalah ekonomi bangsa ini. Dia menilai, aturan yang diperketat itu membuat ekonomi melambat. Oleh karena itu, kata dia, jangan mengorbankan pertumbuhan ekonomi hanya karena kita terlalu eksesif dan agresif di dalam menerapkan aturan-aturan. "Terutama kepada para pejabat publik yang akhirnya menyebabkan mereka tidak berani mengambil keputusan,” kata politikus Partai Sejahtera (PKS), dalam siaran pers, Selasa (27/6).
Terkait sidang MSEAP di Seoul, Fahri Hamzah juga menjelaskan, bahwa Indonesia pernah memiliki leadership di dalam forum-forum internasional bahkan sangat aktif dan menonjol serta dianggap bagian dari Eurasian. Kata dia, Cina sekarang ini dengan inisiatifnya di Asia Tengah khususnya, sedang menghidupkan kembali jalur sutera atau silk road.
"Kemudian ini akan menjadi kawasan yang sangat penting. Karena itu kita harus terlibat secara serius dan implementasinya di dalam level eksekutif ini juga harus berjalan dengan baik. Kita harus serius di setiap forum yang kita hadiri," tegas Fahri.
Menurut Fahri, keterlibatan DPR RI dalam forum speaker negara-negara Euro Asian ini harus ditanggapi secara positif oleh pemerintahan Joko Widodo untuk menindaklanjuti pertemuan di kawasan ini. “Forum ini penting dan menarik di masa depan karena menyeret pertumbuhan ke Timur, yang tadinya didominasi oleh negara-negara di Barat yang dianggapnya itu senja dalam ekonomi,” katanya.
Fahri Hamzah juga memuji capaian pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. “Saya kira ini adalah capaian yang perlu dicontoh oleh Indonesia. Karena, Korea Selatan ini adalah negara yang alert perang dengan Korea Utara tetapi pertumbuhan ekonomi dan income per kapitanya jauh di atas kita, sekitar 28 ribu dolar AS per kapita. Bahkan tiga kali lipat dari kita. Nah itu yang harus dicontoh secara baik dari negara ini,” katanya.
Sementara itu, rencananya pada sore hari waktu Seoul, Fahri Hamzah bersama rombongan akan bertemu dengan Komisi Anti Corruption and Civil Right Commisions(ACRC) yaitu lembaga yang menggabungkan banyak lembaga termasuk Ombudsman Korea di dalamnya.
Sebelumnya, pada Senin (26/7), Delegasi Parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan Transperency International Korea, dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai tumbuhnya kekuatan civil society terkait dengan kontrol terhadap pemerintahan dalam hal tindak pidana korupsi dan penyelewengan.
Dengan demikian diperlukan sistem demokrasi yang transparan dengan dibentuknya KICAC pada 2002. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan untuk menkonsolidasikan kewenangan mengenai pemberantasan korupsi, hak-hak sipil dan ombudsman yang selanjutnya mengarah kepada pembentukan ACRC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika