REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan unjuk rasa susulan yang akan dilakukan karyawan PT Transjakarta sebaiknya tidak perlu dilakukan. Menurut dia, kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. "Tapi, bagi kami yang harus didahulukan itu adalah pelayanan kepada warga," ujar mantan Wali Kota Blitar yang hari ini telah dilantik sebagai Gubernur Defintif DKI Jakarta ini, Kamis (15/6).
Unjuk rasa, menurut Djarot tidak dapat dibenarkan, mengingat akibat yang akan ditimbulkan, seperti terlantarnya penumpang dan terganggunya aktivitas masyarakat. Terkait tuntutan karyawan yang menuntut pengangkatan sebagai karyawan tetap, Djarot menjelaskan bahwa PT Transjakarta akan mengangkat karyawan yang telah bekerja minimal lima tahun berturut-turut.
Pengelolaan PT Transjakarta, kata Djarot saat ini semakin baik, terbukti dengan banyaknya armada yang tersedia, halte yang bebas calo, serta tidak adanya kemungkinan korupsi karena menggunakan sistem cashless. "Bus semakin bagus, gaji mereka juga di atas UMP, artinya bagus dong," kata Djarot.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Rabu (14/6). Kedatangan tersebut untuk melaporkan informasi situasi Transjakarta beberapa hari ini. "Ya beberapa kejadian soal pemogokan. Saya sih sebenarnya nggak anggap pemogokan karena chaos, bus-bus yang di depan nggak jalan, stuck sempat dua jam lebih bus tidak bisa keluar terutama yang ada di jalur Harmoni. Karena Harmoni macet maka yang dari ujung kita nggak kirim busnya. Kita setop juga akhirnya jadi panjang," kata Budi di Balai Kota, Rabu (14/6).
Terkait tuntutan dari aksi mogok karyawan kontrak PT Transjakarta, Budi akan melihat lagi hal tersebut. Sebab, Transjakarta memiliki aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. "Jadi kita lihat nanti kita pelajari. Hari ini kan pertemuan secara langsung ditunda dulu, jadi kita nggak bisa tahu juga isinya apa," ujarnya.
Selain itu, Dirut PT Transjakarta ini juga mengatakan Djarot memberikan solusi terkait aksi mogok kerja karyawan kontrak. "Beliau hanya menegaskan tetap harus pakai aturan. Karena Transjakarta pakai dana APBD semuanya harus ikut aturan. Ini yang harus kita sampaikan kepada para karyawan untuk bisa tahu dan memaksakan kehendaknya yang tak sesuai aturan Pemprov DKI Jakarta. Kami punya keterbatasan tak bisa meluluskan semuanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
