REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra meminta partai pendukung pemerintah untuk mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat KPK. Karena, Gerindra menilai sejauh ini partai pendukung pemerintah tidak sejalan dengan keinginan presiden yang ingin memperkuat KPK.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, keinginan Presiden untuk memperkuat KPK telah dimulai sejak 2014 lalu. Di mana, penguatan itu dilakuakan dengan menambah anggaran maupun penyidik KPK.

Namun pada kenyataannya, langkah partai pendukung pemerintah malah tidak sejalan dengan keinginan Presiden.  

"Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah, pendukung Presiden, kan beda dengan komitmen Presiden sendiri," kata Andre saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/6).

 Menurut Andre, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Partai pendukung pemerintah yang seharusnya sejalan dengan Presiden justru berbeda sikap. 

Karena itu, soal hak angket KPK ini, Andre menyarankan agar Presiden bersikap tegas. Presiden bisa memanggil partai yang berseberangan dengan sikap tegas Presiden soal upaya memperkuat KPK.

"Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer," kata dia.

Sebelumnya,  Istana menegaskan tidak akan mengintervensi hak angket DPR terhadap KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hak angket merupakan hak yang melekat kepada anggota parlemen. 

"Pemerintah sama sekali tidak bisa ikut campur kewenangan konstitusi DPR. Silakan DPR menggunakan haknya," ujar Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika