REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat secara langsung proses pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (10/6). Didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, dan Kepala Kantor Staff Presiden Teten Masduki, Presiden Jokowi memastikan penyaluran bansos nontunai tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kabupaten Ciamis, di tahun 2017 memperoleh kucuran dana senilai Rp 175,07 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari PKH nontunai, beras sejahtera (Rastra), bansos Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (UEP-Kube), Bantuan Keserasian Sosial, bansos Disabilitas, dan bansos Lanjut Usia. Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap. "Uang bansos jangan digunakan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti akan dicabut," ungkap Jokowi, Ahad (11/6).
Sementara itu, ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bersyukur dan bergembira atas cairnya dana PKH tersebut. Mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru. "Uangnya mau saya pakai untuk beli baju sekolah, buku tulis, sama sepatu anak. Alhamdulillah, cairnya tepat saat kebutuhan anak sekolah banyak sekali," ungkap Titin (38 tahun) warga Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya.
Titin mengaku, baru kali pertama memiliki rekening bank sekaligus anjungan tunai mandiri (ATM). Meskipun bingung, Titin merasa penyaluran bansos kal ini jauh lebih mudah dan simpel. Dia menuturkan, KPM dipersilakan mengelola sendiri bansos yang diberikan. "Apakah mau diambil semua atau ada yang ingin disisakan dalam rekening untuk ditabung," tuturnya.
Warga Kecamatan Sadananya, Fitri (35) menuturkan, meskipun bantuan yang diberikan pemerintah nilainya tidak terlalu besar, namun dianggap sangat membantu rakyat kecil. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
Mensos Khofifah Indar Parawansa menerangkan, penyaluran bansos secara nontunai merupakan terobosan besar pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala yang timbul, seperti saat disalurkan secara tunai. Melalui cara nontunai, pemerintah berharap bansos memenuhi prinsip ketepatan sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi.
"Ini juga merupakan langkah transformasi yang strategis karena sasaran program keuangan inklusi adalah kelas bawah yang kerap belum melek industri keuangan perbankan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika