REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merebaknya gerakan radikal anti Pancasila harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia. Bagi yang tidak berkenan dengan ideologi Pancasila dipersilahkan angkat kaki dari Indonesia.
Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi mengatakan gerakan radikal anti Pancasila bukan hanya musuh pemerintah saja melainkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia. "Makanya Gema Kosgoro mendukung penuh kebijakan pemerintah yang dicetuskan Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi yang mengajak pemuda dan mahasiswa untuk bersatu melawan gerakan radikal anti-Pancasila," kata Untung pada diskusi kebangsaan bertemakan Menangkal Radikalisme Membumikan Pancasila di Jakarta pada Jumat (9/6) sore.
Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiro Penmas) Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris dan Ketua Umum PPK Kosgoro Hayono Isman serta pengurus Gema Kosgoro DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Direktur Deradikalisasi BNPT Profesor Irfan Idris mengungkapkan, paham anti Pancasila tumbuh berkembang dikalangan mahasiswa di kampus-kampus. Maka dari itu, BNPT tidak cukup hanya menggandeng kementerian dan lembaga namun harus juga melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.
"Kami menyadari menangkal radikalisme tidak cukup mengandalkan BNPT dengan kementerian dan lembaga pemerintah saja. Perlu melibatkan masyarakat dan mahasiswa, salah satunya Gema Kosgoro," papar guru besar UIN Makasar tersebut.
Hal senada disampaikan Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto. Dia mengatakan, tidak ada tempat di Republik Indonesia bagi yang ingin mengganti atau mencoba mengutak-atik ideologi Pancasila. "Bagi yang ingin mengubah atau mengutak-atik ideologi Pancasila maka akan berhadapan dengan Polri," tegas Rikwanto.
Adapun Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyoroti banyaknya media daring yang berisi berita bohong atau hoaks yang bersifat provokasi dan menyebarluaskan paham radikal. "Jumlahnya ribuan. Dan ini harus ditertibkan dan diproses hukum. Saya tegaskan bahwa media online hoax ini bukan merupakan produk jurnalistik dan dapat diproses hukum," kata pria yang telah dua periode menjabat komisioner di dewan pers ini.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi final dan merupakan pemersatu bangsa. "Pancasila sudah final," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
