REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa munculnya isu intimidasi sebagaimana ramai belakangan ini, tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia. Menurut dia, hukum tak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa. Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif, bahkan mengalami krisis kepercayaan.
"Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan,” katanya dalam rilis yang disampaikan kepada Republika.co.id, Rabu (7/6).
Dia mengingatkan, meski tindakan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. Isu intimidasi, menurutnya bisa menjadi gejala adanya masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi, baik dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya.
Politikus Gerindra ini juga meminta aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan intimidasi. Isu intimidasi, kata dia diharapkan tidak menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
"Isu intimidasi jangan sampai membuat aparat penegak hukum gagal fokus," ujar dia.
Aparat, lanjut dia harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum sebaik-baiknya. Penyelesaian kasus oleh aparat, diharapkan dapat berjalan sesuai skala prioritas agar isu yang lain tidak terbengkalai.
"Jangan kemudian sibuk mengurusi isu intimidasi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika