REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai reaktualisasi nilai-nilai Pancasila harus diajarkan di sekolah. Alasannya, saat ini banyak tindakan intoleransi di sekolah.
"Pasca Orde Baru hingga saat ni, radikalisme menguat. Tindakan intoleransi terjadi di banyak tempat hingga di sekolah," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (4/6).
Menurutnya, saat ini banyak survei menunjukkan radikalisme dan intoleransi dirasakan banyak orang. Ia beranggapan, semangat reformasi yang lahir dari perlawanan pada Orde Baru yang 'mempersonifikasi' Pancasila, berdampak pada sikap antipati terhadap dasar negara itu.
Padahal, menurutnya, reaktualisasi nilai Pancasila merupakan landasan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Unifah mendukung pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Sebab, selama ini menurutnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) hanya mengajarkan Pancasila sebagai dasar administrasi kenegaraan. Bukan sebagai nilai-nilai yang seharusnya diajarkan dalam menjalani kehidupan bersama sebagai bangsa yang plural.
"Jadi pemerintah tepat membentuk UKP-PIP. Ada pencegahan, pelatihannya, bicara perlunya pendidikan Pancasila di sekolah," ujar Unifah.
Unifah mengatakan, selama ini anak-anak tidak memiliki ruang yang memadahi untuk mendialogkan tentang nilai dan tata cara hidup bersama. Menurutnya, anak-anak seperti kering jiwanya dari apresiasi terhadap keberagaman.
Sementara itu, palajaran agama yang seharusnya mejadi sebuah media untuk menumbuhkan kekuatan kritis, tetapi tidak terwujud akibat kualitas dan kapasitas guru agama di sekolah.
Unifah menyebut, penafsiran ulang Pancasila harus sesuai dengan nilai-nilai kekinian. Sehingga, Pancasila dengan segala 'kesaktiannya' harus dikaji atas dasar penalaran dan fakta ilmiah.
Pancasila memerlukan penafsiran ualng yang rasional. Sedangkan pendidikan agama harus dilakukan reorientasi sebagai sumber energi bagi kehidupa yang lebih konstruktif dan produktif.