REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajaran terkait untuk persiapan infrastuktur mudik lebaran tahun ini. Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menyebut pihaknya akan meminta penjelasan Pemerintah untuk persiapan mudik lebaran kali ini.

"Selasa kami rapat kerja dengan menteri perhubungan berkaitan persiapan infrastruktur mudik lebaran. Kita minta ada terobosan pemerintah agar tidak ada persoalan berulang dalam mudik lebaran kali ini," ujar Fary Djemi saat dihubungi pada Sabtu (3/6).

Ia menekankan, terutama berkaitan dengan kelaikan moda tranportasi darat, laut dan udara. Pihaknya akan meminta Kemenhub mengantipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terus meningkat.

"Baik itu kereta, kemacetan diruas jalan tol, selain itu antisipasi melonjaknya kendaraan roda dua serta persoalan sefety dan security lainnya," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR lainnya Mohammad Nizar Zahir memastikan sejumlah hal yang akan ditekankan DPR kepada Pemerintah guna mengantipasi lonjakan mudik Lebaran kali ini. Diantaranya mengurai kepadatan darat melalui jalur laut dan udara.

Tak hanya itu, Nizar juga akan memastikan antisipasi Pemerintah kemacetan khususnya di pintu keluar Brebes Timur (Brexit) yang menjadi 'momok' terparah kemacetan mudik lebaran tahun lalu. "Kita sudah planing itu Dari hasil rapat-rapat kemarin, ada berapa rekomendasi salah satunya menginginkan dipakainya jalur Pantura lama dan berinovasi dalam penggunaan tol di titik-titik," ujar Nizar.

Sehingga dalam rapat kerja dengan Kemenhub tersebut, ia menekankan perlunya rekayasa-rekayasa untuk mengantipasi penumpukan kendadaan di titik-titik tersebut. "Misalnya berinovasi dalam penggunana pintu tol bayar. Harus diambil kebijakan, hanya bayar sekali yakni di pintu masuk atau keluar agar tidak terjadi kemacetan parah," ujar Nizar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika