REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ketua Desk Pilkada PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa mengatakan penentuan bakal calon bupati (bacabup) yang akan diusung dalam pilkada serentak 2018 di sepuluh kabupaten akan dilakukan melalui mekanisme survei.
Yunus mengatakan survei bacabup akan dilakukan secara terpisah dengan survei bakal calon gubernur. Sebab, PDI Perjuangan ingin membaca secara detail dan mendalam elektabilitas para calon. "Agar mendapat gambaran yang lebih jelas," kata Yunus Takandewa di Kupang, Sabtu (3/6).
Pada 2018, provinsi berbasis kepulauan itu akan menggelar pilkada serentak di sepuluh kabupaten, selain pemilihan gubernur dan wakil Gubernur NTT.
Sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.
"Semua akan disurvei. Kemungkinan bersamaan dengan Pilgub tetapi untuk bakal calon bupati akan dilakukan secara terpisah," kata dia.
Mengenai koalisi, dia mengatakan DPD PDI Perjuangan sudah mengarahkan seluruh pengurus di tingkat kabupaten untuk membangun komunikasi politik dengan parta-partai di masing-masing kabupaten.
Namun komunikasi politik tetap memperhatikan peta dan analisa politik lokal, peluang dan strategi serta jam terbang para calon dalam menangkap aspirasi arus bawah.
"Kami menyerahkan secara terbuka kepada sepuluh kabupaten agar benar-benar jeli dan memperhatikan peluang kemenangan di daerah masing-masing, dalam membangun koalisi," kata anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Apalagi, PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung paket calon pada sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak 2018 mendatang. Artinya, daerah harus pandai membaca gelagat politik yang benar-benar obyektif dengan peluang koalisi yang sementara berkembang mulai dari tingkat pusat hingga daerah.