REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan masyarakat Indonesia harus berani bersikap dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Tjahjo menegaskan, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan hal dasar yang harus dipahami masyarakat Indonesia.
"Kami mengajak bukan hanya TNI dan Polri, tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus berani menunjukkan sikap siapa kawan dan lawan yang anti Pancasila dan ingin merubah Pancasila," ungkap Tjahjo dalam sambutannya saat upacara peringatan hari lahir Pancasila di Halaman Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
Menurut Tjahjo, ancaman bangsa ke depan adalah radikalisme, terorisme, kesenjangan sosial, korupsi dan narkoba. Beberapa hal tersebut harus ditanggulangi untuk mengantisipasi hambatan persatuan bangsa.
Karena itu, dia menegaskan semua pihak masih perlu memahami hal-hal yang menjadi prinsip Pancasila. Sosialisasi pemahaman Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kalangan akademisi, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pers.
Selain Pancasila, Tjahjo juga mengungkapkan bahwa UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika harus dipahami oleh masyarakat. Keempatnya merupakan pedoman kehidupan berbangsa.
"Keempatnya adalah prinsip dasar bangsa yang sebaiknya diterapkan dalam hal-hal kecil misalnya di kehidupan sehari-hari," ungkap Tjahjo.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara dan revolusi mental dengan 63 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, dewan pers dan KPI.
"Kami sepakat mengajak perguruan tinggi membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perguruan tinggi adalah lembaga yang tidak hanya berubungan dengan mahasiswa tetapi berbagai kegiatannya bisa menyatu dengan semua elemen masyarakat," tambahnya.