REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah harus merata antar daerah. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
“PDI Perjuangan sepakat bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran. Upaya untuk mengurangi kesenjangan harus dilanjutkan,” ujar Adisatrya saat menyampaikan tanggapan Fraksi PDI Perjuangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2018 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (30/05).
Dia juga mengatakan, APBN harus dimanfaatkan secara baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pengeluaran yang tidak produktif dapat dikurangi. Pengelolaan anggaran negara, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai momentum pemacu pertumbuhan ekonomi daerah agar pembangunannya merata. “Pembangunan proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa harus dipercepat,” tegas Adisatrya melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/5).
APBN 2018, menurut dia juga dituntut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah dalam rangka pembangunan yang bersama-sama dari Sabang hingga Merauke. Dia mengharapkan APBN dapat berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. APBN, lanjut dia juga harus didorong untuk dinikmati oleh masyarakat utamanya masyarakat menengah ke bawah. “Pembangunan harus dirangkai bersama-sama dari Sabang sampai Merauke,” tutur Politisi PDIP ini.
Sebelumnya pada Jumat (19/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah secara bertahap telah menjalankan program pembangunan.
“Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia daIam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik,” ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika