REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto turut angkat bicara perihal kasus dugaan suap yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia mengaku menyesalkan peristiwa tersebut.

"Satu, tugas yang sangat mulia diselewengkan. Kedua kita serahkan pengusutan secara tuntas agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri," kata Wiranto di Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5).

Menurut dia, jangan sampai satu pemeriksaan disalahgunakan. Pemeriksaan oleh BPK, ujar Wiranto, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta ransparan.

"Karena itu kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan itu ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wiranto menghadiri penyerahan hasil audit BPK terhadap lembaga dan badan di lingkungan Menko Polhukam. Ada 15 lembaga dan badan yang mendapatkan predikat cukup baik. Itu artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Wiranto mengatakan hal itu menandakan ada rasa tanggung jawab yang besar dari pejabat di lingkungan badan dan lembaga di lingkup Kemenko Polhukam yang telah diimbau dan didorong mempertanggungjawabkan setiap sen dana yang diberikan negara. Sebab, dana itu berasal dari rakyat indonesia.

"Bahwa dana itu digunakan untuk perbaiki kinerja, untuk bekerja, dan laksanakan tugas dalam rangka amanat dari rakyat itu sendiri," ujar Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika