REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengantisipasi kenaikan harga barang menjelang Ramadhan dengan meningkatkan status kasus dugaan kartel bawang putih dari penelitian menjadi penyelidikan.
"Kondisi ini penting terutama memasuki Ramadhan dan menjelang Idul Fitri biasanya dimanfaatkan beberapa pelaku usaha tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (23/5).
Syarkawi mengatakan KPPU dan pemerintah harus memberikan sinyal ke pasar tentang ketersediaan pangan dan langkah konkret yang akan dilakukan bila terjadi kenaikan harga.
Langkah KPPU meningkatkan status kasus dugaan kartel bawang putih menjadi penyelidikan merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus peringatan kepada para pelaku usaha agar tidak coba-coba memainkan harga.
"Langkah KPPU ini seiring dengan upaya pemerintah yang tengah berusaha menjaga stabilitas harga pangan melalui pembentukan Satuan Tugas Pangan yang digagas Polri maupun instrumen pengawasan harga eceran tertinggi oleh Kementerian Perdagangan," tuturnya.
Sebelumnya, KPPU meningkatkan status dugaan kartel bawang putih dari penelitian menjadi penyelidikan setelah digelar hasil penelitian oleh investigator.
Hasil penelitian menunjukkan fakta ada dugaan pengaturan distribusi bawang putih oleh beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar hingga 50 persen.
Syarkawi mengatakan terdapat pengaturan distribusi bawang putih mulai dari proses impor hingga distribusi. KPPU menduga pengaturan pasokan impor dilakukan melalui dua pintu masuk utama impor bawang putih di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Belawan, Medan.
Indonesia mengimpor sekitar 97 persen kebutuhan bawang putih. Bawang putih yang dihasilkan petani dalam negeri hanya sekitar tiga persen. "Impor bawang putih hampir semuanya berasal dari Cina," jelas Syarkawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika