REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid mengatakan, sejauh ini ada dua gagasan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus travel umrah nakal, yaitu dengan menetapkan standar pembiayaan umrah minimum atau menetapkan standar pelayanan minimum. 

Namun, Sodik meminta pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk menetapkan standar pelayanan minimum saja. "Yang harus dilakukan bukan standar biaya minimum, tapi standar pelayanan minimum," ujarnya saat dihubungi, Senin (22/5).

Sodik mengaku tidak setuju jika Kemenag menetapkan biaya minumum tersebut. Bahkan, kata dia, untuk menetapkan standar biaya minimum itu juga tidak disetujui oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). "Tidak bisa menetapkan biaya minimum karena itu menutup masyarakat untuk berkompetensi mencari yang termurah. Itu logikanya. Itu dasarnya," ucapnya.

Ia menjelaskan, jika Kemenag menetapkan standar pelayanan minimum yang benar, maka nantinya akan menghasilkan biaya yang rasional. Namun, kata dia, untuk memberantas travel umrah nakal ini tetap harus ada pengawasan dari Kemenag.

"Tapi, kuncinya sekali lagi, kuncinya adalah pengawasan dari Kementerian Agama. Jangan Kementerian Agama menetapkan standar, tapi tidak ada pengawasan seperti sekarang ini. Kuncinya adalah di konsistensi pengawasan Kementerian Agama," kata Sodik.

Sementara, Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Abdul Baasith meminta kepada Kemenag untuk bersikap tegas untuk mengatasi masalah travel umrah nakal itu. Tidak hanya itu, ia juga meminta pada pemerintah dengan mengimbau agar travel yang bermasalah tersebut tidak melakukan promisi.

"Kalau mereka mempromosikan kemungkinan besar meledak lagi, sedangkan jamaah lain saja saat ini tidak berangkatkan. Itu kunci ketegasan seperti itu. Kalau kunci lain itu harus ada antisipasi agar travel lain tidak ikut seperti itu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika