REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Surat yang berisi hasil musyawarah kiai-kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur membahas Pemilihan Kepala Daerah provinsi setempat beredar ke publik, Ahad (21/5).
Inti dari hasil musyawarah seperti yang tertera pada surat dengan tiga lembar lampiran tersebut, adalah keinginan para kiai NU kepada PKB Jatim untuk dilibatkan mereka sebelum memutuskan nama calon Gubernur Jatim periode 2019-2024.
Pimpinan Pondok Pesantren Miftahussunnah Surabaya KH Miftachul Akhyar yang dikonfirmasi wartawan, Ahad, membenarkan adannya keinginan dari para kiai agar NU bersatu dan kompak menghadapi Pilkada Jatim 2018.
"Para kiai di Jatim ingin NU bersatu dalam Pilkada mendatang. Tapi lebih lanjutnya nanti ya," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Surabaya.
Pada surat yang ditujukan ke Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dengan ditandatangani 21 kiai tersebut tertanggal 19 Mei 2017 dengan pimpinan musyawarah KH Anwar Iskandar yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Kediri.
Lima poin yang tertera, yakni pembelajaran dari pengalaman Pilkada serentak beberapa tahun terakhir ini diperlukan kebersamaan dan kekompakan demi kemaslahatan ummat.
"Para pendiri NU bisa begitu kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan di masa lalu karena kekompakan dan kebersamaan itu. Selain karena ikhtiar, ilmu, dan doa sebagai senjata utama," tertulis dalam poin pertama pada surat yang fotokopinya di Surabaya.
Baca juga, Mantan Kapolda Jatim Siap Maju Pilkada Jatim.
Poin berikutnya berisi tentang tradisi para pendiri NU, kiai dan pengasuh pondok pesantren yang selalu menjadi rujukan utama pada proses pengambilan keputusan organisasi maupun politik.
Ketiga tentang keterlibatan para kiai yang disebutnya sangat penting untuk menjaga keutuhan NU, khususnya terkait dengan Pilkada Jatim mendatang. Keempat terkait Jatim sebagai tempat kelahiran NU dan basis utama 'Nahdliyin' sehingga harus memberikan contoh kepada daerah lain tentang kebersamaan, kekompakan, dan keutuhan dalam setiap perjuangan.
Poin terakhir yakni sebagai partai yang didirikan para kiai dan NU, diharapkan PKB bersedia menjelaskan rencana pencalonan Gubernur Jatim pada Pilkada 2018.
Sementara itu, salah seorang Ketua PBNU Saifullah Yusuf tidak mau berkomentar terlebih dahulu terkait beredarnya surat tersebut karena hasil musyawarah dilakukan oleh kiai-kiai NU Jatim. "Saya belum berkomentar dan ditunggu sajalah. Tapi yang pasti, keluarnya surat kiai sepuh itu menunjukkan jika NU kompak, selalu memerlukan kebersamaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan anak bangsa juga Nahdliyin," katanya ditemui di sela pertemuan dengan netizen di Surabaya.
Selain KH Anwar Iskandar dan KH Miftachul Akhyar, ke-21 kiai yang menandatangani surat tersebut yaitu KH Zainuddin Jazuli (PP Al Falah Ploso Mojo Kediri), KH Anwar Mashur (PP Lirboyo Kediri), KH Nurul Huda Jazuli (PP Ploso Mojo Kediri), KH Nawawi Abdul Djalil (PP Sidogiri Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri (PP Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo).
Berikutnya, KH Mutawakkil Alallah (PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo), KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri Pasuruan), KH Fuad Jazuli (PP Ploso Mojo Kediri), KH Kholil As'ad Syamsul Arifin (PP Walisongo Situbondo), KH Idris Hamid (PP Salafiyah Syafiiyah Pasuruan), KH Abdullah Kafabihi Makhrus (PP Lirboyo Kediri).
Selanjutnya, KH Ubaidillah Faqih (PP Langitan Lamongan), KH Syafiudin Wahid (PP Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Ja'far Yusuf (PP Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Makhrus (PP Al Ihsan Jrengoan Sampang), KH Nuruddin Abdurrahman (PP Al Hikam Bangkalan), KH Muddasir Badruddin (Pamekasan), KH Mujib Imron (PP Al Yasini Areng-areng Pasuruan), serta KH Fakhri Aschal (PP Saychona Cholil Bangkalan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika