REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafi'i alias Romo menyatakan, aparat penegak hukum harus menjadi aparat penegak hukum yang sesungguhnya. Jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi alat politik kekuasaan.

"Kita kan dari awal sudah menyatakan, aparat penegak hukum jadilah sebagai aparat penegak hukum yang sesungguhnya. Jangan berbalik menjadi alat politik kekuasaan," kata Romo saat dihubungi Republika, Jumat (19/5).

Anggota Komisi III DPR itu kemudian mengkaitkan penegakan hukum dengan kata 'gebuk' yang diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ucapa Jokowi tersebut menginstruksikan agar para penegak hukum tak ragu untuk 'menggebuk' para pelanggar pencasila, konstitusi, dan hukum.

Romo kemudian mencontohkan kasus-kasus yang semestinya 'digebuk' aparat penegak hukum, namun hingga saat ini masih dibiarkan. Seperti contoh, deklarasi Minahasa Merdeka, penolakan Fahri Hamzah di Sulawesi Utara dan pengadangan Tengku Zulkarnain di Kalimantan Barat yang menurutnya, seharusbya bisa 'digebuk' aparat penegak hukum.

"Ada yang menyatakan Minahasa Merdeka ya gebuk. Fahri Hamzah, pejabat tinggi negara datang ke Sulawesi Utara dikejar-kejar, dikepung pake senjata tajam ya gebuk, itu melanggar hukum. Tengku Zulkarnain ke Kalimantan Barat, bahkan orang bawa senjata tajam sampai ke pintu pesawat, itu ya gebuk," ucap Fahri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan konstitusi harus menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Yang mau menyampaikan aspirasi, silakan saja. Tapi harus dalam koridor hukum yang benar. Kalau tidak sesuai konstitusi, gebuk saja," kata Presiden.

Menurutnya, menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Cuma, kata Jokowi, segala aspirasi itu harus disampaikan dengan tetap menaati aturan hukum. Istilah 'gebuk' ini disampaikan Presiden beberapa kali dalam pertemuan tersebut. "Memang saya ngomong gebuk, tulis saja gebuk. Itu yang paling pas," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika