REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perlakuan istimewa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini. Perlakuan istimewa terhadap KPK ini diberikan Jokowi saat membuka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara.
Saat itu sejumlah menteri dan pimpinan lembaga lainnya hadir dalam acara ini. Termasuk Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ketika acara dimulai, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak duduk bersampingan Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sedangkan, Alexander duduk di barisan belakang.
Melihat kehadiran salah satu pimpinan KPK, Jokowi pun langsung meminta agar Alexander berpindah tempat duduk. Jokowi meminta agar disiapkan sebuah kursi lagi untuk ditempatkan di barisan depan bersampingan dengan kursi para menteri. Alexander pun kemudian tampak duduk di samping Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Sebelum saya memulai sambutan ini, saya minta satu kursi lagi, saya lihat tadi pimpinan KPK, Pak Alex silakan ke depan pak,” kata Jokowi saat memulai sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5).
Presiden lalu menyampaikan, kehadiran KPK dalam acara ini sangatlah penting. Karena itu, ia meminta agar posisi duduk pimpinan KPK tersebut tak berada di barisan belakang.
“KPK ini penting sekali, jangan diberikan kursi di belakang, harus di depan. Kursinya jangan beda, kursinya sama saja, tapi di depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden memang menginstruksikan agar pengelolaan anggaran pemerintah agar lebih tepat sasaran dan juga transparan. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan pun dimintanya agar dipermudah sehingga para pejabat tak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.
“Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple yang sederhana. Saya lihat yang dulu pelaporannya ruwetnya, gimana kepala desa nanti tidak ngurus desanya malah ngurus laporannya nanti kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat dua tahun lalu,” ucap Jokowi.
Jumlah anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah dan juga desa tidaklah sedikit. Karena itu, Jokowi meminta agar aparat hukum meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan di berbagai daerah.
“Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
