REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI harus mengevaluasi terkait standard safety dan perawatan alutsista yang selama ini kerap terabaikan. Kejadian yang menimpa anggota pasukan PPRC di Natuna Rabu (17/6) siang tadi, merupakan dampak dari minimnya evaluasi alutsista oleh TNI.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari mengatakan mengatakan, dalam kasus meledaknya meriam buatan Cina, TNI perlu menjelaskan dan mengusut faktor penyebabnya. Apakah karena faktor harwat atau kondisi meriam saat dibeli memang sebenarnya tidak layak.

"Mabes TNI dalam memastikan tingkat safety peralatan tempur yang akan digunakan TNI harus dievaluasi mengingat pemeliharaan dan perawatan (harwat) terhadap alutsista selama ini memang agak terabaikan," ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).

Apalagi, kata dia, wilayah Natuna memang menjadi prioritas dan strategis dalam perpektif pertahanan negara. Maka, tentu alutsista dan peralatan tempur yang disiagakan harus dalam kondisi prima dan siaga tempur saat krisis terus meningkat di Laut Cina Selatan.

"Saya turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI dalam insiden ledakan tersebut dan insiden meledaknya meriam buatan Cina ini tentu tidak diharapkan kita semua. Saya berharap Mabes TNI dapat segera menangani para prajurit yang terluka," ujar Kharis.

Empat prajurit TNI AD meninggal dunia akibat insiden saat latihan pendahuluan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Natuna, Kepulauan Riau. Insiden ini terjadi karena gangguan pada salah satu pucuk meriam giant bow dari Batalyon Arhanud 1/K.

"Salah satu pucuk meriam giant bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi. Akibatnya, tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 8 prajurit lainnya mengalami luka-luka karena terkena tembakan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Arm Alfret Denny Tuejeh, Rabu (17/5)

Ikuti Whatsapp Channel Republika