REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih terus melakukan finalisasi untuk pembentukan Badan Siber Nasional. Badan ini diharap mampu memproteksi segala bentuk ancaman yang masuk melalui dunia maya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, badan siber nasional dan sandi negara memang sudah masuk tahap finalisasi. Namun, masih harus menunggu semua selesai dan waktu tepat hingga badan ini diresmikan oleh Pemerintah.
Dia menjelaskan, badan siber ini sangat penting karena persoalan serangan siber (cyber attack) mulai sangat mengkhawatirkan. Termasuk dengan pemberitaan yang tidak benar (hoax), dan cepat atau lambat bisa menggangu demokrasi Indonesia.
"Sehingga kalau ada badan yang menangani kan akan lebih baik. Pokoknya sudah finalisasi," kata Pramono di Istana Negara, Rabu (17/5).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, badan siber ini memang sebelumnya juga pernah dirataskan. Artinya badan ini sangat penting didirikan sebagai salah satu pertahanan negara.
Nantinya, badan ini kemungkinan tidak akan berdiri sendiri, tapi diintegrasikan dengan lembaga yang sudah ada. Badan siber kemudian mempunyai fungsi intelejen yang dibutukan untuk menghentikan, menjaga, dan mempertahankan sistem data pemerintah.
Kemudian badan siber juga akan mengidentifikasi bahaya-bahaya yang bisa digunakan untuk kejahatan. "Tapi untuk proses penegakan hukumnya ada di kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian bisa mendapatkan data dari situ (badan siber)," ujar Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
