REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat mengusulkan nama istri Gubernur Ahmad Heryawan, Netty Prasetyani untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Nama ini akan diusulkan ke pimpinan pusat untuk mendapat persetujuan.
Sekretaris DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi mengatakan dalam proses penentuan, PKS menerima masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait kandidat yang telah difokuskan. Termasuk potensi kerawanan korupsi dari istri kepala daerah jika melanjutkan jabatan suaminya seperti kasus-kasus pernah terjadi.
"Jadi ini kan sebuah proses syuro dan tengah berlangsung. Ketika kami mengerucutkan dua nama pada Ibu Netty dan Pak Ahmad Syaikhu kita juga ingin mendengar tanggapan dari berbagai pihak termasuk kader sendiri. Termasuk opini pertimbangan potensi korupsi istri mantan kepala daerah karena melihat beberapa kasus hukum yang pernah terjadi. Kita rekap kita sampaikan sebagai bahan pertimbangan," kata Abdul Hadi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (16/5).
Menurutnya pertimbangan tersebut juga sempat dilontarkan beberapa kader. Mengingat kasus yang pernah menimpa mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan mantan Bupati Klaten Sri Hartini yang keduanya melanjutkan jabatan suaminya dan terpaksa mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi.
Ia menyebutkan masukan tersebut juga menjadi pertimbangan pada proses penetapan. Sebab meski diusulkan nama Netty Prasetyani juga belum final akan diusung sebagai calon orang nomor satu di Jawa Barat.
"Kita perhatikan masukan baik yang positif dan negatif. Itu opini dan sangat wajar dikhawatirkan potensi itu. Jadi bukan juga kita kekeuh mengajukan satu nama dan harus itu. Tetap keputusannya di pusat," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku potensi tersebut tidak bisa disamaratakan ke semua orang. Netty juga dinilainya sangat kecil potensi menyalahgunakan kewenangannya jika memang terpilih menjadi gubernur. "Jadi memang betul potensi itu ada tapi mggak senantiasa seperti itu. Sekenal kami dengan Bu Netty juga sosok yang sangat tegas, sangat menjaga terkait keuangan. Jadi sebetulnya potensi itu relatif kecil tapi ini urusannya bukan fakta tapi memang opini yang masuk dan itu juga jadi bahan pertimbangan," tuturnya.
Disinggung waktu penetapan, Abdul mengaku belum ada kepastian karena masih dalam pembahasan. Namun, pihaknya akan segera mengumumkan jika DPP telah menetapkan kandidat yang akan diusung bersaing dengan calon lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika