Selasa 16 May 2017 17:28 WIB

Ketua MUI: Penyampaian Aspirasi Harus Sesuai Koridor Hukum

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menjadi salah satu tokoh yang hadir di Istana Negara guna melakukan konsolidasi dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini untuk membicarakan terkait kondisi masyarkat yang saat ini mengalami ketegangan.

Ma'ruf Amin mengatakan, majelis agama dan organiasasi keagaman sering melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang dibahas, yaitu terkait dengan kebangsaan dan kenegaaran yang harus dipertahankan bersama.

Menurutnya, setiap majelis dan ormas keagamaan sepakat dengan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Kami mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyaarakat," kata Ma'ruf Amin di Istana Negara, Selasa (16/5).

Kiai Ma'ruf menjelaskan, tidak ada pihak manapun yang enggan memperkuat rasa kebangsaan Indonesia dan menguatakan persaudaraan sebangsa se-Tanah Air, atau biasa disebut Ukhuwah Islamiyah. Dia juga mengimbau kepada masyarakat tidak takut dalam menyampaikan aspirasi, karena Indonesia adalah negara yang demokratis.

Meski menganut paham demokratis, Kiai Ma'aruf tetap meminta masyarakat yang hendak menyampaikan pendapatnya bisa mematuhi koridor hukum. "Kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah tetap harus dikedepankan," ujarnya. 

Untuk mendukung upaya penguatan terhadap dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, semua majelis dan ormas keagamaan berusaha memperbanyak dialog kebangsaan dengan kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin dapat terjamin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement