REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur minta pemerintah daerah tunjukkan hasil penggunaan anggaran, bukan hanya tertib administrasi. Ia menegaskan, setiap anggaran yang digunakan harus menghasilkan sesuatu.

"Pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Tidak boleh lagi terjadi, anggaran terserap habis tapi hasilnya tidak ada," kata dia saat memberikan pencerahan kepada pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara Upgrading Leadership di Batam, Sabtu (13/5).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, ia menyayangkan apabila ada pemerintah yang menghabiskan anggaran, tetepi tidak ada hasil bermanfaat untuk rakyat. Sebab, menurutnya, banyak daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik. Hal itu didukung dengan susunan administrasi yang rapi, mulai dari bukti perjalanan dinas dan lain-lain. Bahkan, ia melanjutkan, pemda tersebut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

Namun, Asman menilai, rapinya administrasi itu tidak dibarengi dengan hasil yang bermanfaat. "Pertanyaannya, ada tidak hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat? Apakah gini rationya makin kecil, apakah kemiskinan berkurang, apa hasil pertaniannya meningkat?" ujar dia.

Menurut Asman, hasil penggunaan anggaran harus bisa diukur lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bukan sekedar tertib administrasi. Ia mendorong pemda lebih mementingkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan anggaran. Sebab menurutnya, apabila SAKIP seluruh instansi pemerintah bagus, akan terjadi efisiensi luar biasa.

Ia menyayangkan, saat ini masih banyak daerah yang tidak memiliki sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program. "Saat ini 30-40 persen di daerah, antara perencanaan dan pelaksanaan program tidak nyambung," jelasnya.

Ia mencontohkan, seharusnya dalam suatu instansi ada program irigasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, faktanya, ada irigasi, tetapi sawahnya tidak ada. Akibatnya, ia mengatakan, irigasi yang dibangun dengan anggaran besar, tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Asman menyoroti banyak program-program tidak jelas, yang ujung-ujungnya supaya mendapat honor. Contoh lan, programnya pembibitan, tapi kegiatannya seminar, studi banding yang tidak ada hasilnya.

Sehingga, ia menginstruksikan para Kepala OPD harus paham dengan anggaran. "Jangan lagi muncul anggaran tidak jelas, atau anggaran siluman," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika